Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Soal Rencana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2027, Ini Kata BKPSDM Sungai Penuh

Kamis, 05 November 2026 | November 05, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-14T03:20:58Z

 SUNGAI PENUH - Kabar mengenai rencana perubahan status Pegawai pendidikan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun 2027 memicu optimisme tinggi

Ribuan tenaga honorer dan PPPK di berbagai daerah, khususnya Kota Sungai Penuh, menaruh harapan besar pada kebijakan ini.

Para tenaga kerja yang selama ini mengisi posisi vital di sektor pendidikan kesehatan, serta pelayanan teknis menginginkan kepastian karier dan perbaikan kesejahteraan

Harapan Besar ASN dan Penjelasan BKPSDM Kota Sungai Penuh

Hengki, salah seorang PPPK Paruh Waktu di Kota Sungai Penuh, mengungkapkan betapa pentingnya kepastian status ini bagi rekan-rekannya.

“Kami berharap kabar ini terealisasi. Selama ini kami sudah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk melayani masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Hengki.

Menanggapi rumor yang beredar luas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, Affan, membenarkan adanya sinyal positif dari pemerintah pusat. Namun, pihaknya masih menunggu dokumen dan petunjuk teknis (juknis) resmi.

Affan menjelaskan beberapa aspek penting terkait situasi saat ini:

  • Belum Ada Juknis Tertulis: Pemerintah daerah belum menerima regulasi teknis sebagai panduan eksekusi pengangkatan di tingkat kota.
  • Penyesuaian Anggaran: Mekanisme pengangkatan harus menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan aturan penggajian PPPK yang baru.
  • Imbauan Informasi Resmi: Tenaga PPPK wajib memantau saluran resmi seperti portal BKN dan BKPSDM Sungai Penuh agar terhindar dari disinformasi.
  • Landasan Hukum: PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026

    Pengalihan status PPPK Paruh Waktu tidak berjalan sembarangan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 yang berlaku sejak 26 Juni 2026 menjadi payung hukum utama.

    Syarat dan mekanisme pengangkatan meliputi:

    • Evaluasi Kinerja: Penilaian performa kerja harian serta rekam jejak pengabdian pegawai.
    • Ketersediaan Formasi: Pemenuhan syarat kualifikasi pendidikan dan kebutuhan jabatan pada instansi terkait.
    • Persetujuan Teknis BKN: Pengusulan instansi daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN sebelum penetapan SK.

    Regulasi ini tidak hanya menaungi sektor pendidikan, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta jabatan operasional lainnya. (*/adv

×
Berita Terbaru Update